Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan NKRI

BAB  3

PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antara Indonesia-Belanda.

1. Kedatangan Tentara Sekutu.                                                                    

            Pada bulan September 1945, pasukan khusus Sekutu yg dinamakan AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) dipimpin Letnan Jendral Sir Philip Cristison mendarat di Tanjung Priok, Jakarta.

Tugas AFNEI di Indonesia adalah :

-  Menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang.

-  Membebaskan tawanan perang dan interniran Sekutu.

-  Melucuti dan memulangkan tentara Jepang

-  Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai

- Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntutnya di pengadilan Sekutu.

            Pada mulanya kedatangan Sekutu disambut gembira bahkan presiden memerintahkan agar seluruh rakyat membantu tugas Sekutu. Namun setelah mengetahui Sekutu diboncengi NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang dipimpin oleh Van der Plass, maka sikap rakyat menjadi berubah.

2. Adanya keinginan Pemerintah Kolonial Belanda Menjajah kembali Indonesia.

            NICA hendak menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda dan tidak mau mengakui kemerdekaan RI. NICA,KNIL dan bekas pasukan Jepang yang dipersenjatai Sekutu telah memancing kerusuhan di daerah yang didatangi. Akibatnya terjadilah perlawanan rakyat di berbagai daerah. Hal ini disadari oleh Christison, maka tanggal 1 Oktober 1945 ia mengakui kedaulatan de facto atas RI. Sekutu tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status ketaatan negara Indonesia. Namun kenyataannya pasukan Sekutu tidak menghormati kedaulatan RI.

B. Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di Berbagai Daerah Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

1. Pertempuran 10 November di Surabaya

Pada tanggal 28 Oktober 1945 terjadi insiden di Bank Internasional Jembatan Merah Surabaya yang menewas kanBrigjend. Mallaby. Sekutu meminta agar pembunuh Mallaby menyerahkan diri.

Tanggal 9 November 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan agar semua pimpinan dan orang indoneia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan. Meraka harus menyerahkan diri dan mengangkat tangan.

Batas waktu ultimatum adalah pukul 06.00  tanggal 10 November 1945. rakyat dipimpin gubernur Soeroyo menolak ultimatum tersebut, akibatnya Surabaya digempur dari darat, laut dan udara. Bung Tomo membakar semangat pejuang dengan pidato-pidatonya lewat stasiun radio di jalan Mawar Nomor 4 Surabaya.

      Pertempuran terakhir terjadi di Gunung Sari tanggal 28 November 1945, untuk mengenang kepahlawanan rakyat Surabaya maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.

2. Bandung Lautan Api (23 Maret 1946)

      Tanggal 29 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar TKR meningggalkan kota Bandung bagian Utara. TKR di bawah pimpinan Aruji Kartawinata menolak ultimatum tersebut.

      Tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum II yang menuntut agar TKR meninggalkan seluruh Bandung. Oleh karena itu mantaati instruksi pemerintah pusat maka TKR meninggalkan Bandung sambil membumihanguskan kota Bandung bagian Selatan. Tujuannya agar sekutu mengalami kesulitan akomodasi dan logistik.

3. Peristiwa Palagan Ambarawa (21 November – 15 Desember 1945)

      Pertempuran terjadi karena Sekutu secara sepihak membebaskan tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Pada tanggal 12 – 15 Desember 1945, TKR melancarkan serangan serempak di bawah pimpinan Kolonel Sudirman dan berhasil memaksa Sekutu (Inggris) mundur ke Semarang. Peristiwa ini diperingati setiap tanggal 15 Desember sebagai Hari Infanteri.

4. Pertempuran Medan Area (10 Desember 1945)

      Pasukan Sekutu dipimpin T.E.D. Kelly tiba di Medan tanggal 9 Oktober 1945. sebagai batas kekuasaan, Sekutu memasang papan pembatas yang bertuliskan FIXED BOUNDARES MEDAN AREA dan pada tanggal 10 Desember 1945 melancarkan operasi militer besar-besaran.

       Meskipun seluruh Medan berhasil dikuasai Sekutu, namun perlawanan TKR bersama rakyat tidak padam. Para pejuang membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang berhasil menekan pertahanan Sekutu. 

5. Peristiwa Merah Putih di Manado (14 Februari 1946)

      Timbulnya perlawanan dikarenakan Sekutu melarang rakyat mengibarkan bendera Merah Putih. Kemudian TKR dan eks anggota KNIL pro RI menyerbu tangsi Teting dan mengambil bendera Belanda, merobek warna birunya, kemudian mengibarkannya sebagai bendera Merah Putih.

6. Perisiwa Merah Putih di Biak, Papua (14 Maret 1948)

      Pada tanggal 14 Maret 1948 rakyat menyerbu tangsi Belanda di Sorido dan Biak. Selanjutnya para pemuda dipimpin oleh Yoseph mencoba mengibarkan Sang Merah Putih di seluruh Biak.

7. Perang Puputan Margarana di Bali (18 November 1946)

      Belanda tiba di Bali tanggal 2 Maret 1946. tujuannya untuk membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dengan mengajak kerjasama I Gusti Ngurah Rai. Namun I Gusti Ngurah Rai menolaknya, karena Bali tidak menjadi bagian negara Republik Indonesia. Pada tanggal 18 November 1946 I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Ciung Wanara mengobarkan perang “Puputan” artinya sampai tetes darah penghabisan di desa Margarana 

8. Pertempuran di Sulawesi Selatan.

      Tanggal 25 Desember 1946 pasukan Belanda dipimpin Kapten Raymond Westerling membunuh ribuan rakyat di Sulawesi Selatan. Pembantaian itu dilakukan setelah terjadi pertempuran dengan pasukan “Harimau Indonesia” yang dipimpin Wolter Mongunsidi di Barombong tanggal 3 November 1946. setelah diadakan KMB, Belanda menghukum mati Robert Wolter Monginsidi mengumandangkan semboyannya yang terkenal yaitu “Setia hingga terakhir dalam keyakinan”. 

9. Pertempuran Empat Hari di Surakarta (7 – 10 Agustus 1949)

      TRI dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi menghadapi pasukan Belanda yang mengadakan tekanan militer di Surakarka (Solo). Peristiwa ini dikenal dengan pertempuran empat hari di Solo. 

10. Pertempuran Laut di Teluk Cirebon (5 januari 1947)

      Pertempuran laut ini terjadi setelah kapal perang Belanda menyerang iring-iringan kapal RI yang kembali dari latihan bersama (AD dan AL). dalam hal ini kapal Belanda berhasil menenggelamkan KRI Gajah Mada yang dipimpin oleh Letnan Samadikun.

C. Perjuangan Diplomasi Indonesia Dalam Rangka Mempertahankan      Kemerdekaan.

1.    Perundingan di Jakarta, 7 Oktober 1946.

            Ditandatangani oleh Lord Killern, Prof. Schermerhorn dan Perdana Menteri Sutan Syahrir dengan dua keputusan penting yaitu :

1)      Diberlakukannya gencatan senjata antara Indonesia, Belanda dan inggris

2)      Dibentuk komisi bersama untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata

            Atas dasar perundingan tersebut maka pasukan Inggris dan Australia ditarik secara berangsur-angsur. Pada akhir tahun 1946, seluruh pasukan sekutu meninggalkan Indonesia.

2.    Perundingan Linggarjati, 25 Maret 1947

            Sejak tanggal 10 November 1946, di Linggarjati(dekat Cirebon) dilangsungkan perundingan Indonesia Belanda. Setelah melalui perdebatan sengit di dalam KNIP akhirnya persetujuan Linggarjati ditandatangani di Istana Rijswijk (Istana Merdeka) Jakarta tanggal 25 Maret 1947. delegasi RI dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, delegasi belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn, Lord Killern sebagai penengah.

Pokok-pokok perundingan Linggarjati adalah :

1)      Belanda mengakui kedaulatan de facto negara RI atas Sumatera, Jawa dan Madura.

2)      RI dan Belanda akan bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) dan RI sebagai salah satu bagiannya.

3)      Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan bersatu menjadi Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketua Uni.

            Hasil perundingan Linggarjati disikapi pro dan kontra. Kelompok yang pro merasa puas kedaulatan Indonesia diakui dunia, meskipun hanya meliputi Sumatera, Jawa dan Madura. Sedangkan pihak yang kontra tetap mengusahakan agar Belanda mengakui RI secara utuh. Perbedaan pendapat tersebut mencapai puncaknya setelah PM Sutan Syahrir diganti oleh Kabinet Amir Syarifuddin.

            Arti penting perundingan Linggarjati bagi RI adalah dapat memperkokoh kedudukan Indonesia dalam percaturan politik dunia. Beberapa negara segera menyampaikan pengakuan atas kedaulatan RI. Pada tahun 1974 Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan RI disusul Inggris, Amerika Serikat, Negara-negara Arab dan lain-lain.

·         Agresi Militer Belanda I, 21 Juli 1947

            Pada tanggal 15 Juli 1947 Belanda menyampaikan tuntutan akan adanya gendarmerie bersama dan meminta agar RI menghentikan permusuhan. Kemudian disusul dengan ultimatum bahwa dalam waktu 32 jam RI harus menjawabnya. Oleh karena ultimatum ditolak maka pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan serentak di daerah RI yang disebut Agresi Militer Belanda I.

            Sasarannya adalah :

-    Mengepung ibukota dan penghapusan de facto RI.

-    Menguasai daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur serta daerah perkebunan di Sumatera.

-    Menghancurkan TNI.

            Untuk menghadapi Belanda, TNI membangun daerah-daerah pertahanan baru menggunakan sistem Wehrkreise (lingkaran pertahanan dan melancarkan serangan gerilya).

             Akibatnya kekuasaan dan gerakan Belanda hanya terbatas di kota-kota besar. Perjuangan Bangsa Indonesia mendapat simpati dunia internasional.

-    Palang Merah Malaya membantu obat-obatan yang diangkut dengan pesawat Dakota VT-CLA. Setibanya di Yogyakarta ditembak jatuh Belanda mengakibatkan gugurnya Komodor Muda Udara Adi Sucipto, Abdur Rahman Saleh dan Adi Sumarno.

-    India membantu obat-obatan dan tenaga dokter, bahkan melatih para penerbang Indonesia.

-    India dan Australia mengusulkan agar masalah Indonesia dibahas dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. Akhinya tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata.

            Pada kenyataannya setelah ada gencatan senjata Belanda masih berusaha memperluas wilayahnya. Batas terakhir perluasan wilayah yang dikuasainya itu dituntut sebagai garis demarkasi Van Mook yaitu garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang dikuasai Belanda.

            Komisi Konsuler PBB beranggotakan Cina, Belgia, Perancis, Inggris dan Australia yang diketuai oleh Dr. Walter Foote dari Amerika Serikat. Komisi ini bertugas mengawasi pelaksanaak gencatan senjata dan melaporkan kepada PBB bahwa sampai tanggal 4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih mengadakan gerakan-gerakan militer.

            Pada tanggal 11 Agustus 1947 utusan RI di PBB yaitu Sutan Syahrir, H.A. Salim dan kawan-kawan melaporkan tindakan Belanda.

            Atas usul Amerika Serikat DK PBB membentuk Komisi Jasa Baik yang beranggotakan tiga negara, maka dinamakan Komisi Tiga Negara (KTN) terdiri atas:

-    Australia diwakili Richard Kirby atas pilihan Indonesia.

-    Belgia diwakili Paul Van Zeeland atas pilihan Belanda.

-    Amerika Serikat diwakili Frank Graham dipilih oleh Australia dan Belgia.

            Tugas KTN adalah membantu menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda secara damai. Dalam masalah militer KTN akan mengambil inisiatif, namun untuk masalah politik KTN hanya memberikan saran dan usul.

3.    Perundingan Renville, 17 Januari 1948

Untuk mengakhiri Agresi Belanda I, maka diadakan perundingan di atas geladak kapal “USS Rencille” milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan berakhir tanggal 17 Januari 1948. Ditandatangani oleh Mr. Amir Syarifudin dan Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Isi penting perundingan Renville adalah :

1)      Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia.

2)      RIS sejajar Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda

3)      RI merupakan bagian RIS

4)      daerah RI yang diduduki Belanda sebagai hasil Agresi I harus diakui sebagai daerah pendudukan Belanda. Diakuti pula “garis Van Mook”

5)      Pasukan TNI di daerah kantong di Jawa Barat dan Jawa Timur harus ditarik ke daerah RI.

            Pengertian daerah kantong adalah semula daerah gerilya TNI tetapi berada di belakan Van Mook

      Akibat perundingan Renville adalah :

-    Wilayah RI semakin sempit

-    Kabinet Amir Syarifudin jatuh dan diganti dengan Kabinet Hatta.

-    Beban pemerintah RI makin berat karena dengan wilayah yang sempit harus menangung banyak penduduk

§  Agresi Militer Belanda II,19 Desember 1948

            Pada tanggal 18 Desember 1948, Dr. Beel mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan isi perundingan Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II, tujuannya untuk menguasai Yogyakarta.

            Belanda berhasil melawan Presiden dan para Pemimpin RI Sebelum tertangkap presiden memimpin Sidang Kabinet dan memutuskan :

            Presiden telah memberi mandat kepada menteri Syarifudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Indonesia ( PDRI ) di Bukittinggi. Apabila gagal pembentukan DPRI diberikan kepada L. N. Palar, A. A Maramis dan Dr. Sudarsono di India.

            Presiden dan Wakil Presiden tetap di Yogyakarta agar tetap dekat dengan KTN dengan resiko ditawan Belanda. Pimpinan TNI akan menyingkir ke luar kota untuk bergerilya.

            Jendral Sudirman memimpin gerila, dalam waktu satu bulan berhasil melancarkan serangan balasan. Sasaran utamanya adalah :

-                                     Memutuskan jalur-jalur komunikasi

-                                     Menghadang konvoi amunisi dan logistik.

            Para pelajar dan mahasiswa membenuk kesatuan-kesatuan Tentara Pelajar seperti Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP). Ketiganya bergabung dalam Brigade 17 TNI.

            Pemimpin TNI mengeluarkan Surap Perintah Siasat No. 1 tahun 1948 isinya memerintahkan agar TNI mengadakan penyusupan ke daerah yang diduduki Belanda. Atas dasar itu pasukan Siliwangi yang dulu hijrah ke Yogyakarta, kembali menyusup ke daerah Belanda di Jawa Barat (Long March).

            Reaksi dari dalam maupun dari Luar Negeri :

1.            Dari Dalam Negeri

a. Negara Pasundan membubarkan kabinetnya

b.Negara Indonesia Timur (NIT) membubarkan diri

c. RI melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB.

2.                              Dari Luar Negeri

a. Sri Langka, India dan Pakistan melarang Kapal Perang dan pesawat Belanda melewati negaranya.

b.India memprakarsai deselenggarakannya Konfrensi Antar Negara Asia tanggal 20 Januari 1949, yang menghasilkan Resolusi New Delhi. Atas dasar Resolusi tersebut maka tanggal 28 Januari 1949 DK PBB memerintahkan Belanda agar menghentikan Agresinya.

§  Serangan Umum 1 Maret 1949

            Atas kerjasama Sri Sultan HB IX dengan Letkol Soeharto maka TNI melancarkan serangan besar-besaran ke Yogyakarta yang dinamakan Serangan Umum 1 Maret 1949/Serangan Janur Kuning/ Serangan Fajar/Pendudukan 6 jam di Yogyakarta.

            Tujuannya untuk membantah pernyataan Belanda bahwa TNI sudah tidak memiliki kekuatan lagi.

            Serangan dilancarkan pada pukul 06.00 bersamaan dengan dibunyikannya sirine tanda jam malam berakhir. Tepat pukul 12.00 TNI ditarik mundur. Arti penting serangan umum 1 maret 1949 adalah:

1.      Meningkatkan semangat rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.

2.      Mendukung perjuangan diplomasi.

3.      Menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih kuat

4.      Mematahkan semangat pasukan Belanda.

4.    Perundingan Roem-Royen, 7 Mei 1949

            Banyaknya kecaman dari dalam maupun luar negeri menyebabkan Belanda bersedia mentaati Resolusi DK PBB untuk menghentikan Agresinya. PBB membentuk United Nation Commision for Indonesia (UNCI).

            Pada tanggal 7 Mei 1949 Mr. Moh. Roem dan Dr. Van Royen menandatangani persetujuan yang berisi :

1)      Belanda mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta

2)      Pembebasan para pemimpin RI.

3)      Segera diadakan KMB di Den Haag.

            Meskipun telah dicapai kesepakatan, namun TNI diingatkan agar tetap waspada karena Belanda selalu mengingkarinya. Hal ini terbukti dengan terjadinya tekanan Militer ke daerah-daerah yang baru ditempati pasukan Belanda. Pada tanggal 6 Juli 1949 presiden dan para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta.

5.    Konferensi Inter Indonesia (KII)

            Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan Konferensi dengan Negara-negara BFO (Bijeen konst voor Federal Overleg). BFO merupakan negara-negara boneka bentukan Belanda yang tidak menyetujui Agresi Belanda II. Tujuan KII adalah untuk menyatukan pendapat dalam menghadapi KMB, KII diselenggarakan 2 tahap yaitu :

-          Tahap I    : tanggal 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta.

-          Tahap II  : tanggal 30 Juli 1949 di Jakarta.

            Salah satu keputusan penting KII adalah BFO mendukung tuntutan RI atas pengakuan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan politik dan ekonomi.

6.    Konferensi Meja Bundar (KMB), 2 November 1949

            KMB berlangsung tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin Mr. Van Maarseven, delegasi RI diketuai Drs. Moh. Hatta, delegasi BFO dikeuati Sultan Hamid II dan UNCI diwakili oleh Critchley.

            KMB berjalan cukup a lot karena ada 4 masalah yang dipertentangkan oleh RI dan Belanda yaitu : Istilah pengakuan kedulatan, masalah KNIL dan TNI, masalah keuangan dan Irian Barat .

       Isi  pokok KMB adalah :

1)   Belanda mengakui kedaulatan RIS pada bulan Desember 1949

2)   Status Irian Barat akan ditunda 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan.

3)   RIS harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942.

4)   TNI menjadi inti Angkatan Perang RIS (APRIS)

§  Pengakuan Kedaulatan RIS

            Negara RIS terdiri atas 16 negara yaitu RI dan 15 negara boneka. Pada tanggal 15 - 16 Desember 1949 diadakan Sidang Panitia Pemilihan Nasional (PPN) di Jakarta yang diketuai oleh Mr. Moeh. Roem.

Keputusannya adalah :

-    Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden RIS

-    Menunjuk Mr. Asaat menyerahkan sebagai pemangku jabatan presiden RIS

            Tanggal 17 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik menjadi presiden RIS di bangsal Siti Inggil Keraton Yogyakarta. Keesokan harinya Drs. Moh. Hatta dilantik sebagai OM. Upacara pengakuan kedaulatan terhadap RIS dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 di tempat yang berbeda yaitu :

1)      Amsterdam. Ratu Yuliana, PM Willem dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen menyerahkan kedaulatan kepada Drs. Moh. Hatta.

2)      Jakarta. Wakil tinggi Mohkota Belanda A.H.J. Lovink menyerahkan kepada Sri Sultan HB IX.

3)      Yogyakarta. Mr. Asaat menyerahkan kepada A Mononutu (Menteri Penerangan RIS).

Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut maka secara resmi Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan penuh negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Irian Barat).

7.   Perjuangan Pembebasan Irian Barat.

a.      Perjuangan Diplomasi.

1)      Melaksanakan Perundingan Langsung dengan Belanda.Berdasarkan hasil KMB, masalah Irian Barat ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Kedudukan Irian Barat akan diselesaikan melalui Perundingan RIS-Belanda.

Berbagai upaya damai telah ditempuh pemerintah dimulai sejak Kabinet Natsir sampai dengan Kabinet Djuanda. Antara tahun 1950-1953 Indonesia mengajak Belanda untuk merundingkan status Irian Barat, namun gagal.

Akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan hubungan dengan Belanda berdasarkan perundingan KMB, secara sepihak dengan UU No. 13 Tahun 1956.

2)      Melalui Diplomasi di PBB

Sejak tahun 1953 masalah Irian Barat dimasukkan dalam agenda Sidang Umum PBB.

3)      Melalui Konferensi Asia Afrika

b.      Perjuangan  Ekonomi

1)      Pemogokan buruh secara total di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 22 Desember 1957.

2)      Melarang peredaran film yang berbahasa Belanda.

3)      Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda, yang diatur dengan PP No. 23 Tahun 1958.

Perusahaan-perusahaan yang diambil alih adalah :

-          Nederlandsche Handle Maatschappij NV diubah menjadi Bank Dagang Negara, bulan Desember 1957.

-          Escompto, 9 Desember 1957.

-          Perusahaan Philips dan KLM, Desember 1957.

-          Percetakan De Unie.

-          Berbagai macam perkebunan dan pertambangan.

4)      Melarang pesawat penerbangan Belanda (KLM) terbang dan mendarat di Indonesia.

c.       Perjuangan Bersenjata.

1)      Membentuk Provinsi Irian Barat yang beribukota di Soasio, Tidore.

2)      Membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat, 10 Februari 1958.

3)      Menngumumkan pemutusan hubungan diplomatic dengan Belanda tanggal 17 Agustus 1960, lewat pidato Presiden yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari langit (Jarek)”.

4)      Tanggal 19 Desember 1961 mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta yang isinya:

§  Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.

§  Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.

§  Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

5)      Tanggal 2 Januari 1962 membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Mayjend Soeharto. Komando Mandala bermarkas di Makasar.

            Tugasnya adalah:

§  Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk membebaskan Irian Barat.

§  Mengembangkan situasi militer di Irian Barat.

Operasi-operasi Militer pembebasan Irian Barat direncanakan melalui 3 tahap yaitu :

-          Tahap Infiltrasi (akan dilaksanakan sampai akhir 1962)

Operasi ditujukan ke sasaran-sasaran tertentu untuk membentuk daerah defacto Irian Barat dan mengikutsertakan rakyat Irian Barat dalam perjuangan. Operasi ini terbagi dalam:

-          Operasi Banteng di Fakfak dan Kaimana

-          Operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan

-          Operasi Naga di Merauke

-          Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana dan Merauke

            Pada tanggal 15 Januari 1962 terajdi pertempuran di laut Aru antara KRI Macan Tutul, KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang melawan Belanda. Dalam pertempuran tersebut KRI Macan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso, Kapten Wiratno dan anak buahnya.

-          Tahap Eksploitasi (direncanakan mulai awal tahun 1963)

      Dalam tahap ini akan dilancarkan Operasi Jayawijaya. Tujuannya untuk merebut markas-markas militer Belanda dan menduduki pos-pos penting. Operasi Jayawijaya akan dilakukan melalui serangan terbuka secara besar-besaran.1

-          Tahap Konsolidasi (direncanakan mulai awal tahun 1964)

      Bertujuan menegakkan kekuasaan RI di Irian Barat. Sebelum tahap infiltrasi selesai dan tahap eksploitasi serta konsolidasi belum dimulai, terjadilah perubahan situasi. Beberapa negara merasa kawatir bila terjadi perang besar antara Indonesia-Belanda.

            Kemudian Diplomat Amerika Serikat bernama Ellsworth Bunker mengusulkan suatu rencana penyelesaian masalah Irian Barat.

            Adapun pokok-pokok Rencana Bunker, Maret 1962 adalah:

- Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan melalui suatu Badan Pemerintahan PBB atau United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

- Akan diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat secara pemilihan (act of free choice).

            Atas dasar Rencana Bunker itu, pada tanggal 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani Persetujuan New York. Isinya sebagai berikut:

a.      Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA.

b.      Pada tanggal 31 Desember 1962 UNTEA dengan Indonesia menyerahkan bersama-sama mengatur pemerintahan sementara di Irian Barat.

c.       Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dengan demikian, satu-satunya bendera yang berkibar di Irian Barat adalah bendera Indonesia.

            Sesuai Presetujuan New York, maka pada bulan Juli sampai Agustus 1969 diadakan Pepera di Irian Barat. Hasilnya rakyat menginginkan agar wilayah di ujung Timur Kepulauan Nusantara itu tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan RI. Dengan demikian, Republik Indonesia berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya.

D. Faktor-Faktor yang Memaksa Belanda Keluar dari Indonesia.

            Setelah mempelajari tentang berbagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan baik secara fisik maupun diplomasi dan peranan dunia Internasional dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, dapat kita ambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memaksa Belanda keluar dari Indonesia adalah :

a.       Adanya tekanan dari berbagai negara.

b.      Dibubarkannya Pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

c.       Kegagalan diplomasi Belanda.